Fraksi PKB Soroti Pengangguran, Bangunan Terbengkalai, dan Ketimpangan Pendidikan dalam Pembahasan RPJMD Rokan Hilir

masukkan script iklan disini

Rokan Hilir (rajaonlinenews.com) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Muhammad Syah Padri, S.T., M.I.Kom., menyampaikan sejumlah sorotan penting dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024–2029.

Dalam pandangan akhir Fraksi PKB, terdapat tiga isu krusial yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah, yaitu tingginya angka pengangguran, banyaknya bangunan pemerintah yang terbengkalai, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah

Fraksi PKB menyoroti terus meningkatnya angka pengangguran di Rokan Hilir yang dinilai berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga potensi meningkatnya angka kriminalitas. “Pengangguran juga berdampak buruk bagi generasi muda yang rentan terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba, judi, dan tindakan kriminal,” ujar Syah Padri.

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong Pemkab Rokan Hilir agar lebih aktif menarik investasi swasta dan mengembangkan sektor alternatif seperti UMKM dan kewirausahaan. Langkah ini dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang terbatas.


Permasalahan bangunan milik pemerintah yang terbengkalai juga menjadi sorotan tajam. Fraksi PKB menilai belum ada langkah konkret dari Pemkab untuk mengoptimalkan fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, dan pasar tradisional yang sudah dibangun namun tidak dimanfaatkan.

“Pemerintah tidak layak menganggarkan pembangunan gedung baru jika gedung lama saja dibiarkan terbengkalai dan mubazir,” tegas Syah Padri. Fraksi PKB meminta agar pembangunan infrastruktur ke depan dilakukan secara adil dan merata di seluruh kecamatan.


Dalam sektor pendidikan, Fraksi PKB menilai kualitas antar sekolah di Rokan Hilir masih timpang. Beberapa sekolah unggulan memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang baik, sementara sekolah lainnya tertinggal jauh.

Fraksi PKB mendorong pemerataan guru berkualitas dan sarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, komputer, serta fasilitas seni dan olahraga. Pemerataan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan minat siswa dalam memilih sekolah dan memastikan semua anak mendapat pendidikan yang layak.


Di akhir penyampaian, Fraksi PKB menyatakan dukungannya terhadap Ranperda RPJMD 2024–2029 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup, Fraksi PKB menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat kolaborasi dan optimisme dalam pembangunan daerah,

 
"Intinya jangan sekedar catatan saja tapi harus benar dilaksanakan dan berdampak pada masyarakat dan komitmennya harus terarah sesuai visi dan misi, harus selaras untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, " Pungkasnya.