Rohil(rajaonlinenews.com) – Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Syah Padri, ST, M.I.Kom, mengkritik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait alokasi anggaran pendidikan serta keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji honorer.
Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (15/5/2025), Syah Padri menyoroti ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dengan realisasi di lapangan. Dari Rp1,9 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil, hanya Rp600 juta yang terealisasi, padahal sekolah-sekolah di daerah tersebut sangat membutuhkan dukungan dana.
Selain itu, ia mengkritik minimnya kampanye pencegahan narkoba di sekolah sepanjang tahun 2024, dengan tidak adanya pamflet, spanduk, atau baliho edukasi untuk mencegah bahaya narkoba di kalangan pelajar. Ia menekankan bahwa OPD terkait harus lebih serius dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
Tidak hanya soal anggaran pendidikan, politisi PKB ini juga mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPP dan gaji honorer pegawai yang telah memasuki lima bulan tanpa kejelasan pembayaran. Banyak pegawai dan tenaga honorer yang mengadu kepadanya terkait masalah ini, sehingga ia mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir untuk lebih transparan dan segera menyelesaikan pembayaran tersebut.
“Kami berharap Pak Darwan bisa transparan. Jika memang anggarannya ada, maka segera bayarkan. Kalau tidak, percuma saja kita membahas dalam rapat ini,” tegas Syah Padri.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi pemerintahan saat ini, terutama terkait slogan perubahan yang digaungkan oleh bupati terpilih tanpa langkah nyata. Menurutnya, jika tidak segera diwujudkan, harapan perubahan tersebut hanya akan menjadi janji kosong.
Syah Padri juga mengingatkan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Feri H. Farya, agar berkoordinasi dengan bupati Bistamam guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini.
Masyarakat berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah agar kesejahteraan pegawai dan masa depan generasi muda tetap terjamin.
