Wabup Rohil Soroti Minimnya Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan: “Kami Bukan Penonton di Negeri Sendiri”

masukkan script iklan disini

Rohil(rajaonlinenews.com) – Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, menyatakan keprihatinannya terhadap masih minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah Rokan Hilir.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara dalam pernyataan tegas yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di sektor kontraktor PHR, perkebunan, dan industri lainnya, Senin (30/6/2025) Bagansiapiapi.


Jhony mengaku miris mendapati banyaknya tenaga kerja yang dibawa dari luar kabupaten, sementara masyarakat Rokan Hilir sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Jujur saja, orang Rohil butuh pekerjaan,” ujarnya.



Ia menegaskan bahwa alasan kurangnya pengalaman tidak bisa lagi dijadikan pembenaran. “Kalau ditanya pengalaman kerja, banyak dari mereka juga tidak memiliki pengalaman saat pertama kali masuk. Justru setelah diberi kesempatan, barulah mereka punya pengalaman,” tegasnya.



Menurut Jhony, siapa pun orangnya entah dari mana baik, Papua, Batak, Minang, Bugis, atau Melayu yang penting mereka berasal dari Rokan Hilir dan diberi kesempatan untuk bekerja. Ia juga meminta agar semua stakeholder, terutama DPRD, Forkopimda, dan pihak pemerintah daerah bersatu suara dalam memperjuangkan kebijakan 60:40, yaitu 60 persen tenaga kerja dari lokal.



“Saya sudah tegur beberapa perusahaan di Rohil. Saya ingin kita cek bersama, benarkah proporsi tenaga kerja mereka sudah sesuai,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung alasan klasik dari perusahaan soal kompetensi tenaga lokal yang dinilai kurang. “Kalau terus begitu, sampai kapan pun tidak akan ada kesempatan. Jadi kalau bukan kita yang beri kepercayaan, siapa lagi” katanya.


Jhony juga mengingatkan agar kekayaan alam daerah benar-benar dinikmati oleh masyarakat lokal, bukan hanya dimanfaatkan oleh pihak luar. “Jangan sampai nanti kita hanya jadi penonton di negeri sendiri,” pesannya.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar stakeholder memanggil perusahaan untuk meninjau kembali realisasi CSR mereka dan keterlibatan tenaga kerja lokal secara nyata. “Kita butuh investasi, tapi harus ada keadilan di dalamnya,” pungkasnya.(MAD)