DPRD Rohil Gelar RDP Bersama Forum PPPK Bahas Tujuh Persoalan Krusial

masukkan script iklan disini

Bagansiapiapi (rajaonlinenews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Komisi A dan Komisi D, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum DPD Persatuan PPPK Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa (22/7/2025) di Ruang Bamus DPRD Rohil, Batu Enam, Bagansiapiapi.

RDP tersebut membahas sejumlah persoalan krusial terkait pengangkatan dan penempatan tenaga PPPK di daerah, yang hingga kini masih menyisakan banyak masalah. Tujuh poin utama diangkat dalam pertemuan ini, di antaranya:

• DPRD agar dapat meminta kejelasan atas pembatalan penyerahan SK PPPK Tahap I dan berharap adanya ketetapan jadwal yang pasti, sehingga status mereka yang lulus tahap satu bisa di input disitem sehingga bisa mendapat tunjangn sertifikasinya sesui gaji ASN PPPK, begitu juga untuk Kesehatan dan teknis.

• Mohon tidak adanya Penundaan lagi pengumuman hasil seleksi PPPK tahap II, karena dikwatirkan adanya pembatalan kelulusan yang sudah diumumkan secara system yang akan berdampak adanya kerugian kepada peserta yang lulus,diakibatkat belum dapat mengisi DRH

• Untuk Peserta tahap 1 dan 2 yang lulus tanpa ada formasi agar dapat diperjuangkan dan diangkat sebagai PPPK paruh waktu ditempatkan sesui pengalaman kerja mereka atau kata lain ditempatkan ditempat mereka menjadi tenaga honor

• Bagi mereka lulus tahap 1 dan tahap 2 yang lolos di luar pengalaman kerja mereka agar dapat dikembalikan ketempat Dimana mereka berkerja awalnya.

• Agar Relokasi ASN PPPK segera diselesaikan jika tidak memungkinkan mohon kembali dilaksanakan perpanjangan penugasan tersebut, baik Kesehatan , guru dan teknis.

• Minimnya guru Pendidikan Agama Islam yang sudah PENDIDIKAN PROFESI GURU ( PPG ), maka dari itu agar pemerintah daerah mengusulkan program PPG sehingga tidak adanya ketimpangan guru PAI dengan guru dibawah naungan kemendikbud.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil, Maston, serta turut dihadiri Basiran Nur Efendi, Imam Suroso, Purnomo S.Ag., Devi Pranita S.Ip., dan jajaran pengurus Forum PPPK Rohil yang mewakili tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

Maston menekankan bahwa DPRD akan menindaklanjuti tujuh poin tersebut bersama BKP SDM dalam RDP lanjutan. "Administrasi akan menjadi bukti untuk ditindaklanjuti secara resmi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Purnomo, meminta agar peserta yang belum lulus dapat segera melengkapi berkas persyaratan agar bisa dibahas bersama BKP SDM. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya atas kekurangan kuota PPPG guru PAI sehingga guru PAI masih sedikit yang status sudah sertifikasi.

“Nanti kita coba cari solusi secepatnya agar guru pendidikan Islam bisa mengikuti program PPG,” tegasnya.

Ketua Forum DPD PPPK Rohil, Al Faizan, S.Pd, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons dan atensi yang luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD Rohil. Dalam awal sambutanya alfaizan mengucapkan terimaksih atas dukungan dan perjuangan dari dewan sehingga ASN PPPK sudah mendapatkan TPP, harapannya kedepan TPP ini bisa sesui regulasi aturan yang ada dan terbaru.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan DPRD kabuapten rokan hilir,yang diwakili pimpinan 2 selaku menjadi pimpinan rapat yaitu Bapak Maston, serta seluruh anggota dewan yang hadir dan telah membuka ruang dialog untuk kami. Ini menjadi momen penting yang menunjukkan kepedulian legislatif terhadap nasib PPPK dan tenaga honorer di daerah. Kami merasa diperhatikan dan dihargai,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berharap, melalui rekomendasi yang telah disampaikan ke DPRD ini agar dapat secepatnya diteruskan ke pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Rokan Hilir sehingga dapat memberikan tindak lanjut nyata, demi menjawab keresahan para tenaga honorer dan PPPK. Semoga perjuangan ini menjadi jembatan menuju solusi yang adil dan berkeadilan. (MAD)