Jakarta,(rajaOnlineNews.com) – Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, didampingi oleh Plh. Sekda,Feri H farya, kepala OPD, serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Rohil Ilhammi S.Tr.Keb, dan Basiran Nur Efendi, SE, M.IP, serta Sekwan Sarman Syahroni, S, T, M, IP menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, (21 Mei 2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, KPK memaparkan hasil evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) terhadap tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau, yang menunjukkan skor rata-rata 80,66%. Meski terbilang cukup baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna memastikan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Bupati Rohil H. Bistamam menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bebas dari praktik koruptif.
KPK juga mengingatkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mengelola potensi daerah secara bersih dan bijak. (Protokoldokpim)
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Riau dapat terus mengalami peningkatan, sekaligus meminimalisir risiko korupsi demi kesejahteraan masyarakat. (Protokolrokpim)
