DPRD Rohil Soroti Masalah Infrastruktur, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Publik dalam Rapat RPJMD

masukkan script iklan disini

Bagansiapiapi(rajaonlinenews.com) - Anggota DPRD Rokan Hilir, M Syah Padri, ST, M.I.Kom, menyampaikan sejumlah isu krusial dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula utama kantor DPRD Rohil. Rapat ini menjadi momentum penting dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan, Senin(11/8/2025) Bagansiapiapi. 

Dalam paparannya, Ulung Msp menyoroti keresahan masyarakat terkait keberadaan Satgas PKH yang dinilai menimbulkan ketakutan akibat pemasangan patok di berbagai wilayah tanpa kejelasan pihak pelaksana. Ia meminta OPD terkait untuk memberikan penjelasan dan melakukan pendataan secara transparan.

Selain itu, keluhan masyarakat mengenai minimnya sumur bor dan akses air bersih juga menjadi perhatian. Banyak rumah dan masjid yang dibangun tidak memiliki fasilitas air layak, sehingga DPRD mendesak agar program pembangunan rumah layak huni dan pengembangan masjid disertai dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Distribusi migas pun tak luput dari sorotan. Ketua Fraksi PKB M Syah Padri menilai pendekatan yang selama ini bersifat pasif dan hanya menunggu dari pusat kurang efektif. Ia mendorong dinas terkait untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat demi optimalisasi distribusi.

Dalam bidang kesehatan, DPRD mengaku belum menerima laporan lengkap terkait ketersediaan dokter dan obat-obatan di puskesmas. Hal ini disampaikan langsung oleh masyarakat saat masa reses. DPRD meminta OPD untuk meningkatkan koordinasi agar setiap keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohil, Imam Suroso, SE, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, khususnya di wilayah Sinaboi dan Parit Aman. Ia menegaskan bahwa akses jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dan harus menjadi prioritas pembangunan.

“Kami minta Dinas PUTR memetakan jalan-jalan rusak yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Meski anggaran terbatas, pembangunan harus tetap berkelanjutan,” tegas Imam.

Rapat RPJMD ini menjadi wadah penting bagi DPRD dan OPD untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD berharap sinergi antar lembaga terus diperkuat demi mewujudkan Rokan Hilir yang lebih maju dan sejahtera. (MAD)